International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

search-icon

Analysis of Regional Expenditure To Increase The Regional Original Revenue in The District of Aceh Province, Indonesia

Open access
The purpose of this study was to analyze the effect of regional spending on increasing the Regional Original Income of the Aceh Regency/City Government in 2015-2019, either jointly or partially. This study uses secondary data in the form of a report on the realization of the Aceh Government's budget sourced from the Central Statistics Agency of Aceh Province and the Aceh Financial and Wealth Management Office. The analytical approach used is the Ordinary Least Square (OLS) method and the population is 20 districts/cities. The results of the study indicate that Regional Expenditures have an effect on Regency/City Original Revenue in Aceh Province. This shows that to increase Regional Original Income can be done by increasing Regional Expenditures.
Achmad, T., Faisal, F. Adi, P. H. (2006) “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang, Agustus.
Bastian, Indra. (2006) "Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia", Jakarta: Salemba Empat.
Bird, R. M., Vaillancourt, F. (2000) "Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Darise, N. (2009) "Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang", 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri, Jakarta: Barat, Indeks.
Darwanto dan Yustikasari, Y. (2007) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal”, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar, Juli 2007.
Darwanis dan Saputra, R. (2014) "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)", Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2014 : 183-199.
Davey, K. J. (1998) "Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga", Terjemahan Anarullah, dkk, Jakarta: UI-Press.
Dewi, O. (2012) "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No. 2, Desember 2012.
Firdaus, M. (2004) "Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif", Jakarta: Bumi Aksara
Florida, A. (2007) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Kota di Propinsi Sumatera Utara", Tesis, Medan.
Ghozali, Imam. (2009) "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS", Badan UNDIP, Semarang.
Halim, Abdul, Damayanti, Theresia. (2007) "Pengelolaan Keuangan Daerah", Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Halim, Abdul dan Abdullah, S. (2003) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali’, Simposium Nasional Akuntansi VI, Oktober.
Halim, Abdul dan Abdullah, S. (2006),”Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 2, 17-32, November.
Kaho, Riwu, J. (2007), "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajat. (2007) "Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi", Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kuncoro, Mudrajat. (2004) "Otonomi dan Pembangunan Daerah", Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, Mudrajad. (2003) "Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?", Jakarta: Erlangga.
Kumorotomo, Wahyudi. (2008) "Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974 -2004", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Livack, Jennie., Seddon, Jessica. (1999) "Desentralization Brefing Notes",Washington D.C.: The World Bank.
Mardiasmo. (2004) "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2012) "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta: Andi.
Maulida, Pratiwi, N. (2007) "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah", Yogyakarta: Tesis S2 UII.
Maimunah, Mutiara. (2006) "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera", Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
Munir, Dasril, Djuanda, Henry, A., Tangkilisan, H., Nogi, S. (2004) "Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah", Yogyakarta: YPAPI.
Musgrave, Richard A., Musgrave, Peggy, B. (1993) "Keuangan Negara dalamTeori dan Praktek", Jakarta: Erlangga.
Oktarina, M. (2017) "Factors Influencing Voluntary Corporate Risk Disclosure Practices By Indonesian Companies", Corporate Ownership & Control, 14(14), pp. 3–2. doi: 10.22495/cocv14i3c2art2.
Panggabean, Edison, Hendri, H. (2009) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir", Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.
Pemerintah Aceh. (2008) "Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus".
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 33/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja barang dan Belanja Modal sesuai dengan Permenkeu No 91./PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar.
Saputra, & Andra, E. (2007) "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara", Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.
Sekaran, U. ( 2007) "Research Methods For Business", Jakarta: Salemba Empat.
Sidik, M., Hidayanto, D., Ismail, T., Pakpahan, K., Tobana, A., Adriansyah. (2004) "Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal", Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sihite. (2009) "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan". Jakarta: PT. Gia, Indonesia.
Solikin, I. (2007) "Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat", http://file.upi.edu/Direktori.
Sugiyono. (2007) "Statistik untuk Penelitian", Bandung: Alfabeta.
Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. (2008) "Grand Design", Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Triyanto, D., Wahyudi, S. T., Ananda, C. F. (2017) "The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia", Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 10 No. 2 ? Agustus 2017.
Walidi. (2009) "Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studio Kasus di Propinsi Sumatera Utara)", Medan: Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.
Yuwono, Seny, Jukarno, Ikhsan. (2003) "Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard, menuju organisasi yang berfokus pada strategi", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.